Kemudian program kedua yaitu memperluas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Kebijakan ini menyasar 552 ribu pekerja dengan manfaat pembebasan pajak penghasilan selama tiga bulan terakhir tahun 2025. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan Rp 120 miliar pada 2025 dan Rp 480 miliar pada 2026.
Program ketiga, program bantuan pangan kembali digelontorkan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan untuk periode Oktober hingga November 2025 dengan anggaran sebesar Rp 7 triliun. Pemerintah masih membuka opsi perpanjangan untuk program bantuan pangan ini hingga Desember jika realisasi anggaran memungkinkan.
Program keempat, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja informal seperti ojek online (ojol), sopir, kurir, dan pekerja logistik. Program ini menyasar 731.361 pekerja dengan potongan iuran 50 persen selama enam bulan.
Perlindungan yang ditawarkan mencakup santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat hingga 56 kali upah, beasiswa senilai Rp 174 juta untuk dua anak, serta santunan kematian total Rp 42 juta. Dana Rp 36 miliar untuk program ini ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan.
