“Apoteker harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus menjadi juru kampanye melawan narkoba di Kabupaten Solok,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, Zulhendri mengakui bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Wakil Bupati dua bulan sebelumnya.
“Sejujurnya kegiatan ini agak terlambat terlaksana. Namun hari ini kita bisa merealisasikannya dalam bentuk Bimtek Kefarmasian bagi pelaku usaha apotek dan toko obat di Kabupaten Solok,” jelasnya.
Zulhendri menegaskan bahwa meskipun dikemas sebagai Bimtek, kegiatan ini memiliki substansi yang sangat penting. “Kami akan membahas praktik-praktik yang masih terjadi, seperti penjualan antibiotik tanpa resep. Ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan resistensi dan efek jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat,” terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Bimtek ini adalah yang pertama diadakan di Sumatera Barat dengan melibatkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BNN, dan Balai Besar POM. “Kita tidak ingin ada pihak yang saling melempar tanggung jawab. Dengan kolaborasi lintas sektor, pengawasan bisa lebih efektif,” tegasnya.
Zulhendri menggarisbawahi bahwa kegiatan ini bukan untuk membatasi atau mematikan usaha, tetapi justru untuk membina agar usaha berjalan sesuai aturan. “Kami tidak akan langsung menutup usaha yang melanggar, tetapi akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Namun, jika tetap membandel, tentu ada sanksi,” ujarnya.
